Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini

intelejen 300x225 Intelijen Dalam Sistem Peringatan DiniIntelijen berperan melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (UU Intelejen Negara). Deteksi dini dan peringatan dini diperlukan guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Tetapi sayangnya, hal ini tidak dielaborasi pada pasal-pasal berikutnya dari UU Intelejen Negara . Bahkan, kata “peringatan dini” itu sendiri hanya disebutkan pada Pasal 4  mengenai Peran dan Pasal 5 Tujuan.

Untuk menjalankan fungsi peringatan dini secara efektif, lembaga-lembaga intelijen harus mampu mengidentifikasi sumber ancaman maupun dinamika lingkungan lokal, nasional, dan global yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Tidak hanya mengidentifikasi, lembaga intelijen juga harus dapat menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen terhadap dinamika sumber ancaman. Fungsi ini sudah diutarakan dalam UU Intelijen Negara, yaitu pada Bab III Penyelenggaraan Intelijen Negara, yang menjabarkan tentang wewenang yang dapat dijalankan oleh masing-masing lembaga intelijen. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) masing-masing mengemukakan wewenang Badan Intelejen Negara (BIN) dan Intelijen Polri yang secara tidak langsung meminta kemampuan kedua lembaga ini untuk mengidentifikasi dan memantau dinamika sumber ancaman.

Fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri dijalankan oleh BIN, kemudian Polri menyelenggarakan fungsi Intelijen kepolisian yang terkait Harkamtibmas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang diperoleh lembaga intelijen dari pemantauan ini perlu dikomunikasikan kepada lembaga-lembaga lain pada sektor keamanan, yaitu lembaga penunjang operasi militer dan lembaga penunjang tindakan penegakan hukum. Ruang lingkup intelijen negara meliputi pertahan dan/atau militer yang disebutkan dalam pengaturan oleh Pasal 7 huruf b. Selain itu, Pasal 11 ayat (1) mengatakan bahwa Intelejen TNI menyelenggarakan fungsi Intelijen pertahanan dan/atau militer. Sementara itu, fungsi intelijen dalam menunjang fungsi penegakan hukum disebutkan pada Pasal 7 huruf d yang memberikan wewenang kepada Intelijen Kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum yang disebutkan dalam pengaturan oleh Pasal 13 ayat (1).

penahanan Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini

UU Intelijen Negara memberikan wewenang khusus kepada BIN untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi. Keberadaan wewenang khusus pada Pasal 31 ini menimbulkan beberapa catatan penting bagi UU Intelijen Negara. Pertama, pelaksanaan wewenang khusus sudah selayaknya dilaksanakan hanya dengan pengawasan yang kuat, dan ini dimulai dengan pengawasan internal dari lembaga intelijen yang mengemban wewenang itu sendiri. Untuk pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di DPR RI yang khusus menangani bidang Intelijen. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pelaksanaan wewenang khusus tetap berada dalam koridor demokrasi, HAM, dan aturan hukum dan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (5) sebenarnya sudah mengatur agar dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Sun Tzu 300x240 Intelijen Dalam Sistem Peringatan DiniCatatan kedua berkenaan dengan wewenang BIN untuk melalukan penggalian informasi dilakukan tanpa penangkapan dan/atau penahanan; dan bekerja sama dengan penegak hukum terkait. Tanpa memiliki wewenang penangkapan, maka BIN tidak boleh ikut melakukan fungsi penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum tetap harus dipegang oleh kepolisan dan kejaksaan, dan tidak dapat dipindahtangankan kepada aparat intelijen karena intelijen merupakan bagian dari sistem peringatan dini yang tidak memiliki kewenangan penindakan. Agar sistem peringatan dini berjalan dengan optimal, maka koordinasi di lapangan antar personel lembaga inteljen harus dapat menguatkan kinerja intelijen negara. Jangan sampai terdapat egoisme lembaga yang menyebabkan intelijen kecolongan, pola koordinasi yang baik dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini diperlukan agar Intelijen Negara menjadi tangguh dan profesional guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman,  sebagimana dalam salah satu ajaran Sun Tzu (2000: 11) tentang intelijen dalam bukunya “The Art of War” adalah “If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle”.

 Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini

Informasi yang ada di website saya tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum. Saya tidak bertanggung jawab apabila anda menggunakan informasi yang berasal dari website saya untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain tanpa konsultasi dengan penasehat hukum (advokat). Setiap saran, opini dan masukan yang saya tulis adalah murni Pendapat Pribadi. Tidak mencerminkan pendapat resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

facebook Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini twitter Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini linkedin Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini google plus Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini flickr Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini kaskus Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini 


(539 kali dibaca)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

[+] kaskus emoticons nartzco