Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala bentuk perbuatan yang mencakup elemen negara, mulai dari pemerintah, aparat hukum dan masyarakat diatur secara formal di dalam peraturan perundang-undangan. Di UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus sadar dan tunduk pada hukum yang ada. Namun pada kenyataannya...

Penyidikan TPPU Tanpa Terlebih Dahulu Membuktikan Tindak Pidana Asal Ditinjau Dari Perspektif HAM

Sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara TPPU di sidang pengadilan, apakah penyidik tindak pidana asal harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya? jawabannya tidak, lihat Pasal 69 UU TPPU. Prosedur penyidikan dan penuntutan TPPU yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya apakah dapat dinilai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)?....

Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini

Intelijen berperan melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (UU Intelejen Negara). Deteksi dini dan peringatan dini diperlukan guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara...

Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian

Menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan suatu tindak kejahatan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri kepada polisi. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan melaporkan tindak pidana ke kantor Polisi...

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Oleh Polisi

Ketika anda sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, pasti anda sering menjumpai petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) melakukan razia kendaraan bermotor. Hal tersebut memang merupakan kewenangan Polantas di dalam bidang penegakan aturan lalu lintas, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Agar kita semua Melek...

Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Ke Kantor Polisi

Jika anda melihat atau mengalami suatu tindak pidana di suatu tempat, maka sebagai warga negara yang baik hendaknya melaporkan tindak pidana tersebut ke kantor Polisi, namun masih banyak masyarakat yang belum melek hukum sehingga enggan melaporkannya ke kantor Polisi, karena khawatir akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Rasa enggan tersebut muncul lantaran ketidaktahuan mengenai prosedur melaporkannya....

Alat Bukti Tilang

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan seseorang, dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian pada sidang peradilan untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) telah diatur mengenai alat-alat bukti yang...

Polisi Belanda, Paling Lunak Di Dunia

Polisi Belanda sudah dikenal di dunia internasional sebagai polisi paling “lunak” di dunia. Mereka terbiasa mengedepankan dialog dalam menyelesaikan segala persoalan. Penggunaan kekerasan sangat dihindari oleh polisi Belanda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh polisi Belanda sendiri, satu dari empat polisi Belanda menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan segala persoalan,...

Polri Perlu Memahami Masalah Perselisihan Perburuhan

Dengan dikeluarkannya UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No.02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Polri dituntut untuk lebih berperan serta dalam penyelesaian hubungan industrial, namun keterlibatan Polri adalah bagaimana mencegah agar hubungan industrial tidak menimbulkan dampak terganggunya keamanan dan ketertiban. Selain itu di dalam paket hukum...

Pak Hoegeng, Polisi Paling Jujur di Indonesia

Hoegeng Iman Santoso adalah Kapolri di tahun 1968-1971. Ia juga pernah menjadi Kepala Imigrasi (1960), dan juga pernah menjabat sebagai menteri di jajaran kabinet era Soekarno. Kedisiplinan dan kejujuran selalu menjadi simbol Hoegeng dalam menjalankan tugasnya di manapun. Ia pernah menolak hadiah rumah dan berbagai isinya saat menjalankan tugas sebagai Kepala Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara...