Pergeseran Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil, Bag.2

Untuk keluar dari permasalahan tersebut maka UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan  presiden pada pasal 9 mensyaratkan dukungan capres-wapres ditetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah. Dengan ketentuan tersebut maka hanya partai politik yang memiliki jumlah kursi sebanyak 20 % di DPR atau suara sah 25 % yang secara mandiri dapat mengajukan calon dalam pemilihan presiden, sedangkan partai lainnya...

Pergeseran Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil. Bag 1

Sistem presidensil merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana presiden merupakan a single chief executive. Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar legitimasi kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden diperoleh secara langsung...

Teori Perjanjian dan Dasar Hukum (Bagian 1)

Hal pertama yang terpikir ketika memulai suatu pembahasan adalah mengetahui pengertian dari topik bahasan. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai pengertian perjanjian yang berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari pengertian ini memberikan pernyataan yang tegas bahwa...

Peradilan Administrasi Negara: Sebuah Pengantar (1)

Apa yang terlintas dibenak anda ketika mendengar kata “administrasi”? Bisa jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan catat-mencatat, surat-menyurat, serta pembukuan, yang mungkin membosankan. Anda benar. Itu lingkup administrasi pada bentuk yang sederhana. Pada bentuk yang kompleks administrasi adalah segala usaha pengorganisasian pekerjaan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, administrasi...

Badan Usaha di Indonesia

Mau mendirikan badan usaha yang sesuai dengan keinginan kita, tapi belum paham harus memilih yang mana? Memang sebenarnya banyak pilihan badan usaha yang diakui dalam hukum di Indonesia sebagai badan hukum, yaitu Persekutuan Perdata (Persekutuan dengan Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas) atau Koperasi, sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Undang-Undang...

Persetujuan Bersama Antara Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang

I am not the one of the number if there any such, who think the Constitution lately adopted a faultless work. (James Madison) Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Definisi yang dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, menggambarkan bahwa...