Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian

reskrim 300x197 Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di KepolisianMenjadi kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan suatu tindak kejahatan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri kepada polisi. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan melaporkan tindak pidana ke kantor Polisi anda sudah membantu dan meringankan tugas dari kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Akan tetapi, sangat disayangkan kerap dijumpai apabila kita melaporkan suatu tindak kejahatan kepada polisi, misalnya laporan tindakan penganiayaan, sudah lewat beberapa hari laporan tersebut belum ditindak lanjuti, dan juga sangat disayangkan sekali tidak ada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHAP) mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. KUHP hanya mengatur daluwarsa untuk pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, Pasal 74 KUHP menentukan masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah:

1.       Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;

2.       Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

Oleh karena itu kita lihat aturan yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun  2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun  2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI, sebagai berikut:

1.       Pertama proses pembuatan Laporan yang dibuat di pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yakni:

 a. Laporan Polisi diterima di pelayanan SPKT atau Siaga Bareskrim Polri, kemudian dibuat dalam bentuk Laporan Polisi (Pasal 14 ayat (2) Perkap No.14 Tahun 2012);

b. Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima masyarakat merupakan jenis Laporan Polisi Model B (Pasal 5 ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2012), laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya penyidikan;

c. Setelah Laporan Polisi dibuat, anggota Polri yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pelapor (Pasal 14 ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2012);

d. Laporan Polisi dan BAP tersebut segera diteruskan oleh Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri kepada (Pasal 14 ayat (4) Perkap No.14 Tahun 2012):

1)            Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;

2)            Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;

3)            Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan

4)            Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.

Dalam tahap ini tidak ada batasan waktu kapan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan tersebut, dalam Perkap No.14 Tahun 2012 hanya diatur dengan kata “segera”, sedangkan dalam Perkap No. 12 Tahun 2009 diatur paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat dan selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

2.       Proses berikutnya setelah laporan adalah kegiatan penyelidikan:

 a.       Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum atau sesudah ada Laporan Polisi (Pasal 11 ayat (1) Perkap No.14 Tahun 2012). Penyelidikan yang dilakukan sesudah adanya Laporan Polisi dilakukan dengan tujuan untuk (Pasal 11 ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2012):

1)            menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;

2)            membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan

3)            dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

b. Dari kegiatan penyelidikan tersebut, petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. Laporan hasil penyelidikan tersebut disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Proses pembuatan laporan hasil penyelidikan dibatasi waktunya sampai dengan 2 (dua) hari setelah berakhirnya  masa penyelidikan untuk dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah.

3.       Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan

a. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan dibuat bertujuan agar anggota Polri yang melaksanakan penyidikan dapat bertindak profesional, efektif dan efisien (Pasal 17 Perkap No.14 Tahun 2012);

b. Tanda dimulainya penyidikan adalah dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri (Pasal 1 angka 17 Perkap No.14 Tahun 2012), surat tersebut dijadikan dasar dilakukannya peyidikan (Pasal 4 huruf e 17 Perkap No.14 Tahun 2012) yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan (Pasal 25 ayat (1) Perkap No.14 Tahun 2012);

Dalam proses penyidikan, Perkap No.14 Tahun 2012 tidak mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan, berbeda dengan Perkap No. 12 Tahun 2009 yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara, yaitu:

a.       120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;

b.      90 hari untuk penyidikan perkara sulit;

c.      60 hari untuk penyidikan perkara sedang;

d.      30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Apabila dalam hal batas waktu penyidikan di atas penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.

Setelah terbitnya Peraturan Kapolri No. 14 Tahun  2012 yang menghapus Peraturan Kapolri No. 12 Tahun  2009, maka tidak ada lagi batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaian perkara. Akan tetapi penyelidik dan penyidik wajib menentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di dalam perencanaan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 16 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perkap No.14 Tahun 2012). Gelar perkara yang dilakukan pada tahap awal Penyidikan juga harus menentukan target waktu (Pasal 70 ayat 2 huruf e Perkap No.14 Tahun 2012).

Walaupun tidak ada batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaian perkara pada Perkap No. 14 Tahun  2012, bukan berarti anggota Polri dapat bertindak sesuka hati dalam menindak lanjuti laporan masyarakat dan menyelesaikan perkara. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan menjadi objek pengawasan dan pengendalian (Pasal 81 huruf b Perkap No. 14 Tahun  2012) oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan (Pasal 78 Perkap No. 14 Tahun  2012). Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik juga terkait perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti (Pasal 82 ayat (2) huruf b Perkap No. 14 Tahun  2012).

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun  2012 dibuat dengan tujuan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian menjadi lebih efektif dan efisien; dan juga sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.

mekanisme pelayanan reskrim 717x1024 Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian

 Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian

Informasi yang ada di website saya tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum. Saya tidak bertanggung jawab apabila anda menggunakan informasi yang berasal dari website saya untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain tanpa konsultasi dengan penasehat hukum (advokat). Setiap saran, opini dan masukan yang saya tulis adalah murni Pendapat Pribadi. Tidak mencerminkan pendapat resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

facebook Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian twitter Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian linkedin Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian google plus Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian flickr Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian kaskus Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian 


(950 kali dibaca)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

[+] kaskus emoticons nartzco