Pergeseran Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil, Bag.2

Untuk keluar dari permasalahan tersebut maka UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan  presiden pada pasal 9 mensyaratkan dukungan capres-wapres ditetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah. Dengan ketentuan tersebut maka hanya partai politik yang memiliki jumlah kursi sebanyak 20 % di DPR atau suara sah 25 % yang secara mandiri dapat mengajukan calon dalam pemilihan presiden, sedangkan partai lainnya...

Pergeseran Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil. Bag 1

Sistem presidensil merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana presiden merupakan a single chief executive. Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar legitimasi kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden diperoleh secara langsung...

Teori Perjanjian dan Dasar Hukum (Bagian 1)

Hal pertama yang terpikir ketika memulai suatu pembahasan adalah mengetahui pengertian dari topik bahasan. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai pengertian perjanjian yang berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari pengertian ini memberikan pernyataan yang tegas bahwa...

Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala bentuk perbuatan yang mencakup elemen negara, mulai dari pemerintah, aparat hukum dan masyarakat diatur secara formal di dalam peraturan perundang-undangan. Di UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus sadar dan tunduk pada hukum yang ada. Namun pada kenyataannya...

Pendidikan Hukum dan Budaya Hukum Masyarakat

Seminggu yang lalu saya menulis tentang Refleksi Hukum Akhir Tahun 2013 dengan menyoroti krisis pendidikan hukum yang berbanding lurus dengan krisis hukum, pada tulisan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan hukum, bagaimana peran yang seharusnya dilakukan oleh pendidikan hukum dalam menciptakan budaya hukum di masyarakat sehingga dapat menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum. Pendidikan...

Melawan Privatisasi Air

Kini air sudah menjadi bahan bisnis yang menggiurkan, harga air mineral kini lebih mahal dibandingkan harga bahan bakar. Hal ini disebabkan adanya privatisasi pasokan air dan kepemilikan swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Air yang sebelumnya barang publik (kewajiban pemerintah) berubah menjadi komoditas ekonomi yang lebih berorientasi keuntungan akibatnya sekitar 95 % dari kegiatan pelayanan...

Penyidikan TPPU Tanpa Terlebih Dahulu Membuktikan Tindak Pidana Asal Ditinjau Dari Perspektif HAM

Sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara TPPU di sidang pengadilan, apakah penyidik tindak pidana asal harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya? jawabannya tidak, lihat Pasal 69 UU TPPU. Prosedur penyidikan dan penuntutan TPPU yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya apakah dapat dinilai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)?....

Penyitaan Harta Koruptor Tanpa Izin Penyitaan

Perburuan harta kekayaan para koruptor terus gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita tentang perburuan harta kekayaan tersebut terus mewarnai layar kaca dan media cetak negeri ini, harta yang berhasil disita oleh KPK membuat masyarakat tercengang melihatnya. Dalam kasus korupsi simalor sim, total harta yang berhasil disita KPK terhadap tersangka sekitar Rp. 100 miliar yang...

Intelijen Dalam Sistem Peringatan Dini

Intelijen berperan melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (UU Intelejen Negara). Deteksi dini dan peringatan dini diperlukan guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara...

Batas Waktu Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara di Kepolisian

Menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan suatu tindak kejahatan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri kepada polisi. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan melaporkan tindak pidana ke kantor Polisi...