Teori Perjanjian dan Dasar Hukum (Bagian 1)

Hal pertama yang terpikir ketika memulai suatu pembahasan adalah mengetahui pengertian dari topik bahasan. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai pengertian perjanjian yang berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari pengertian ini memberikan pernyataan yang tegas bahwa masing-masing pihak/subyek hukum dalam perjanjian mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dan masing-masing pihak/subyek hukum memperoleh hak dan kewajiban.

Perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 yang berarti para pihak yang terikat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan yang diperjanjikan tidak dilarang dalam undang-undang.

Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 hingga 1337 KUH Perdata syarat sah perjanjian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1)      Sepakat para pihak (Pasal 1321-1328 KUH Perdata)

Kesepakatan terjadi apabila ada kata sepakat terjadi antara kedua belah pihak, dalam civil law dikenal dengan meeting of mind atau penyesuaian kehendak antara para pihak. Kesepakatan terjadi apabila ada kata sepakat terjadi antara kedua belah pihak, dalam civil law dikenal dengan meeting of mind atau penyesuaian kehendak antara para pihak. Dalam kesepakatan dikenal teori kesepakatan yang terdiri dari atas

1. teori kehendak

kehendak untuk adanya kesepakatan telah dinyatakan kepada pihak lain.

2. teori pengetahuan

kehendak untuk ada kesepakatan telah diketahui pihak lain dan telah diterima.

3. teori pengiriman

kehendak untuk diadakan kesepakatan telah dikirim kepada pihak lain dan telah diterima.

4. teori kepercayaan

kehendak untuk diadakan kesepakatan telah diterima dengan layak oleh pihak lain.

Perjanjian dapat dibatalkan, apabila kesepakatan terjadi disebabkan oleh:

a)      Khilaf (dwaling)

Kekhilafan yang terjadi mengenai pokok perjanjian yaitu mengenai orang atau barang dapat membatalkan perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian ada pernyataan pasti barang yang diperjanjikan maupun dengan siapa melakukan perjanjian.

b)      Ada Paksaan (dwang)

Perjanjian dilakukan tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak lain. Menurut Miriam Badurzaman ancaman dapat berbentuk pembukaan rahasia kesehatan. Sedangkan menurut Van Dunne paksaan dapat dilakukan dengan penyalahgunaan ekonomi atau kejiwaan.

c)      Ada penipuan (bedrog)

Perjanjian tidak dibuat dengan didahului penipuan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau tindakan-tindakan berupa serangkaian kebohongan.

2)      Kecakapan para pihak (Pasal 1329-1331 KUH Perdata)

Syarat ini memiliki pengertian bahwa pihak yang membuat perjanjian memiliki kecakapan dalam bertindak yang telah ditentukan dalam KUH Perdata. Sementara itu subyek hukum yang dinyatakan KUH Perdata tidak cakap, sebagai berikut:

a)      Mereka yang belum dewasa (Pasal 330 KUH Perdata)

Pihak yang belum dewasa adalah mereka yang berumur dibawah 21 tahun dan belum pernah kawin.

b)      Mereka yang dibawah pengampuan (Pasal 433 KUH Perdata)

Pihak yang dibawah pengampuan adalah pihak yang sakit otak (gila), boros, gelap mata, dan dungu.

c)      Perempuan (telah dicabut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963)

3)      Hal Tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata)

Syarat ini menyatakan bahwa perjanjian memiliki obyek yang diperjanjikan yang tidak hanya benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud atau perjanjian untuk melakukan suatu hal tertentu. Obyek dari perjanjian, yaitu:

a)      hal yang dapat diperdagangan;

b)      hal yang memiliki nilai ekonomi.

4)      Suatu Sebab Yang Halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata)

Syarat ini merupakan garis dan batasan baku terhadap syarat mengenai obyek perjanjian, meskipun suatu obyek dapat diperdagangkan atau memiliki nilai ekonomi, tetapi apabila tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal, maka perjanjian tidak sah secara hukum. Persyaratan yang ditentukan KUH Perdata sebagai berikut:

a)      tidak dilarang undang-undang;

b)      tidak bertentangan dengan susila;

c)      tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam suatu perjanjian terdapat anomali yang telah ditentukan KUH Perdata. Anomali dalam perjanjian adalah adanya janji yang tidak menimbulkan hak atau kewajiban, yaitu yaitu janji kawin, tidak menimbulkan hak untuk menuntut berdasarkan Pasal 58 KUH Perdata, sedangkan perjanjian yang tidak menimbulkan kewajiban hukum adalah janji untuk membayar utang atas perjudian berdasarkan Pasal 1788 KUH Perdata.

Referensi

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, penulis Prof. Subekti, SH.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment