Pergeseran Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil, Bag.2

Untuk keluar dari permasalahan tersebut maka UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan  presiden pada pasal 9 mensyaratkan dukungan capres-wapres ditetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah. Dengan ketentuan tersebut maka hanya partai politik yang memiliki jumlah kursi sebanyak 20 % di DPR atau suara sah 25 % yang secara mandiri dapat mengajukan calon dalam pemilihan presiden, sedangkan partai lainnya harus berkoalisi. Cara ini dapat memunculkan dua koalisi partai yang bersifat permanen di parlemen, yaitu pendukung pemerintah dan kelompok oposisi sehingga menciptakan sistem presidensial yang kuat. Penguatan presidensialisme membutuhkan dukungan partai yang dapat diandalkan di parlemen dan pemerintahan hanya diisi oleh mereka yang sejak awal mendukung, sedangkan yang kalah akan beroposisi, sehingga sistem presidensial akan menjadi lebih kuat.

Problem awal pergeseran tersebut terjadi ketika presiden menyusun kabinet. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden dibantu menteri-menteri negara” dan ditegaskan dalam ayat (2) “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.  Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Namun, kenyataannya tidak demikian, jabatan menteri dikompromikan karena presiden membutuhkan dukungan partai-partai agar kebijakan yang perlu persetujuan parlemen jadi lancar dan meredam serangan oposisi di parlemen. Maka presiden dalam penyusunan kabinetnya menghitung kekuatan partai yang masuk koalisi dalam pemilihan presiden. Sehingga partai politik terlibat dalam pengambilan keputusan eksekutif dengan memasang anggota-anggotanya dalam kabinet yang menyebabkan pemerintahan tidak dapat berjalan optimal. Seharusnya walaupun presiden mengambil orang-orang dari partai politik, bukan berarti terjadi karena koalisi namun karena profesionalisme individu dalam partai tersebut.

Presiden terpilih akan menempatkan kader-kader partai politik yang mendukungnya di kabinet hingga 70-80 persen kekuatan politik memberi dukungan kepada pemerintah. Tetapi dukungan partai politik kepada kabinet melalui kompromi penempatan kadernya belum tentu akan seimbang dengan dukungan dari parlemen. Inilah kelemahan dari penggabungan dari sistem presidensil dengan sistem pemilu multi partai dimana koalisi antar partai cenderung menimbulkan krisis pemerintahan ketika koalisi tersebut retak atau bergeser karena partai politik memiliki banyak kepentingan dalam berkoalisi.

Terjadinya pergeseran implementasi sistem presidensial disebabkan adanya fragmentasi politik yang multipartai. Padahal sistem presidensial sebenarnya tidak tepat diterapkan di negara yang multipartai karena menyebabkan adanya kompromi-kompromi politik agar pemerintahan bisa bekerja sehingga tanpa melakukan kompromi dengan partai-partai politik, sulit bagi pemerintah untuk melakukan programnya.

Sistem presidensil tidak lepas dari kelemahan, beberapa kelemahan nampaknya juga telah menjadi pertimbangan seperti adanya kecenderungan sistem presidensial untuk berubah menjadi autoritarianisme. Mekanisme presiden dan legislatif sebagai dua struktur yang paralel bisa membuka kemungkinan gridlock dalam proses pemerintahan dan bisa mengurangi derajat kedudukan diantara keduanya. Dalam sistem presidensil di Amerika Serikat terdapat mekanisme untuk memecahkan gridlock yaitu, pertama, dengan Veto; kedua: dengan two third rule, yaitu Veto presiden dapat dimentahkan oleh Congress bila dua pertiga anggota Congress menolaknya dan ketiga, wakil  presiden dijadikan ketua Senat. Wakil presiden tidak punya suara di Senat, kecuali bila terjadi kemacetan, bila hasil pungutan suara berimbang.  Namun di Indonesia yang mengadopsi sistem presidensil tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengatasi gridlock tersebut. Sebab itu sistem pemerintahan presidensil di Indonesia bermasalah. Sehingga akuntabilitas pemerintah dimana antara presiden dan legislatif bisa saling menyalahkan. Kelemahan lain adalah, dalam sistem ini, sulit menjatuhkan presiden yang kurang mempunyai kemampuan untuk memimpin sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan berakhir.

Dengan memilih sistem presidensial, Indonesia harus siap dengan berbagai Konsekuensinya. Seperti sistem multi partai yang terfragmentasi dan cenderung sentrifugal sebenarnya kurang efektif untuk mendukung sistem presidensial, namun adakalanya sistem multipartai juga melahirkan checks and balances antara eksekutif dan legislatif. sistem multi partai biasanya merujuk pada pemerintahan minoritas. Dalam konteks multi partai, presiden yang secara konstitusi telah kuat kedudukannya, bisa menjadi “lame duck” yang hanya menyetujui kemauan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensil juga memiliki tantangan yang besar, dimana presiden harus bisa menjaga koalisi setelah pemilu. Presiden harus menjaga partai yang dahulu mendukung presiden, setelah mendapat kursi di DPR malah berbalik menentang kebijakannya.  Koalisi yang dibentuk dan sistem presidensial multi partai adalah semacam koalisi ad hoc yang kemudian bisa terpecah dan menolak kebijakan presiden. Walaupun presiden tidak dapat dijatuhkan selama dalam masa jabatannya namun terjadinya fragmentasi politik dalam sistem multipartai menyebabkan adanya kompromi-kompromi politik agar pemerintahan bisa bekerja dengan baik sehingga tanpa melakukan kompromi dengan partai-partai politik, sulit bagi pemerintah untuk melakukan programnya.

Dilema dan permasalahan dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak hanya menyangkut masalah hubungan antara eksekutif dan legislatif. Tetapi juga masalah lembaga internal eksekutif. Dimana menteri-menteri dalam kabinet pemerintah juga berasal dari partai-partai yang berbeda dengan segala kepentingannya. Posisi presiden amat kuat sebab ia tidak bisa dihentikan di tengah jalan oleh MPR karena alasan politik yang multi tafsir dengan kekuatan konstitusi semacam ini, seharusnya presiden tidak perlu terlalu menanggapi keinginan-keinginan partai politik di DPR dan kabinetnya.

Kasus ini sangat jelas menggambarkan dilema presidensialisme yang diterapkan di Indonesia. Proses-proses legislasi dan kebijakan seringkali sangat bermuatan politis. Melalui reshuffle, presiden seakan ingin memperbaiki hubungannya dengan DPR. Dalam reshuffle kabinet yang dilakukan, dikhawatirkan bukan cheeks and balances dalam lembaga pemerintahan yang terjadi melainkan sebuah mekanisme politik perkoncoan. Dimana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.  presiden tetap aman dan partai-partai terakomodasi kepentingannya.

Sistem presidensial sudah ditegaskan dalam konstitusi, tetapi dalam prakteknya partai politik ingin dilibatkan dalam keputusan penting pemerintah. Penerapan kuasi presidensial dan kuasi parlementer merupakan bentuk kekacauan hasil amandemen konstitusi. Adanya pergeseran implementasi sistem presidensial karena kekacauan hasil amandemen. Pergeseran itu sebaiknya dikoreksi.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment