Pergeseran Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil. Bag 1

Sistem presidensil merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana presiden merupakan a single chief executive. Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar legitimasi kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden diperoleh secara langsung dari rakyat dan oleh rakyat. Ketentuan ini semakin memperkuat dasar legitimasi kekuasaan presiden, terutama jaminan konstitusional yang diberikan dalam ketentuan hukum dasar Indonesia setelah amandemen.  Seperti yang tercantum dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Presiden dan Wakil  presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, dengan ketentuan ini berarti secara tegas pemilihan  presiden langsung oleh rakyat telah diadopsi ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar sehingga menjadi dasar hukum dari kekuasaan eksekutif.

Pertimbangan yang melatarbelakangi Indonesia memilih sistem presidensial beberapa diantaranya adalah: kekuasaan presiden lebih terlegitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, adanya paralelisme antara lembaga eksekutif dan legislatif, mendukung berlangsungnya checks and balances dan saling supervisi untuk mencegah penyimpangan kekuasaan. Disamping itu besarnya kekuasaan presiden akan mempercepat pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu. Dalam hal kestabilan pemerintahan, sistem presidensial cenderung lebih menjamin masa jabatan presiden dibandingkan dengan sistem parlementer, karena kabinet selaku pemegang kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan sewaktu-waktu.

Sistem presidensial telah melalui proses perdebatan yang panjang dari para founding fathers dengan memahami konteks Indonesia pada masa itu, sehingga akhirnya sistem ini dipilih sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Namun sekarang perdebatan ini seakan terhenti dan tidak pernah dibicarakan lagi, seakan-akan Indonesia telah tepat dalam menemukan pilihan sistem pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan presidensial.

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia dinilai tidak secara tegas memenuhi ciri-ciri umum, baik presidensial apalagi parlementer. Oleh karena itu, salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 yang dibuat MPR pada Sidang Umum MPR 1999 adalah sepakat untuk mempertegas sistem  presidensial.

Perubahan yang mendasar dan menegaskan sistem  presidensial dalam UUD 1945 pasca amandemen, adalah rekonstruksi konsep kedaulatan dan kelembagaan MPR yang mengakibatkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konsekuensinya, presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR dan tidak lagi dipilih oleh MPR.  Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga presiden juga bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat. Pertanggungjawaban tersebut adalah melalui mekanisme pemilihan umum pada periode berikutnya. Karena sudah tidak dipilih lagi oleh MPR dan kedudukannya sederajat, maka presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR.

Selain itu, presiden juga berkedudukan sederajat dengan DPR. Perimbangan kedudukan tersebut diwujudkan dalam ketentuan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI 1945 Pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar“. sedangkan DPR menurut Pasal 20 ayat (1) memegang kekuasaan membentuk, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.. Dengan demikian, kedudukan presiden tidak bergantung pada parlemen seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Dengan penegasan sistem  presidensial dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen tersebut, maka DPR, ataupun MPR, tidak dapat dengan mudah memberhentikan presiden dan atau wakil  presiden dalam masa jabatannya, kecuali karena melakukan pelanggaran hukum tertentu yang harus diputuskan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dalam forum pengadilan Mahkamah Konstitusi.

Apabila melihat konteks masyarakat Indonesia yang sangat plural ditambah lagi dengan pemakaian sistem multi partai, maka timbul pertanyaan apakah pilihan Indonesia sudah tepat atau justru menimbulkan banyak dilema dan permasalahan dalam prakteknya. Untuk memperkuat kedudukan sistem pemerintahan presidensil di tengah sistem multipartai, maka pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Namun, kemenangan pasangan calon di atas 50 persen suara belum tentu cukup menjamin efektivitas pemerintahan presidensial. Hal tersebut dikarenakan: Pertama, pemerintahan tidak mendapatkan dukungan kekuatan yang simetris di parlemen. Kedua, rezim presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai karena sistem multipartai lebih banyak menimbulkan polarisasi ideologi, serta koalisi antar partai akan lebih sulit untuk dibangun dan dipelihara pada sistem presidensial. Seperti dikatakan oleh Scott Mainwaring dalam bukunya Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination,” Comparative Political Studies.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment