Pergeseran Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil, Bag.2

Untuk keluar dari permasalahan tersebut maka UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan  presiden pada pasal 9 mensyaratkan dukungan capres-wapres ditetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah. Dengan ketentuan tersebut maka hanya partai politik yang memiliki jumlah kursi sebanyak 20 % di DPR atau suara sah 25 % yang secara mandiri dapat mengajukan calon dalam pemilihan presiden, sedangkan partai lainnya...

Pergeseran Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil. Bag 1

Sistem presidensil merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana presiden merupakan a single chief executive. Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar legitimasi kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden diperoleh secara langsung...

Teori Perjanjian dan Dasar Hukum (Bagian 1)

Hal pertama yang terpikir ketika memulai suatu pembahasan adalah mengetahui pengertian dari topik bahasan. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai pengertian perjanjian yang berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari pengertian ini memberikan pernyataan yang tegas bahwa...

Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala bentuk perbuatan yang mencakup elemen negara, mulai dari pemerintah, aparat hukum dan masyarakat diatur secara formal di dalam peraturan perundang-undangan. Di UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus sadar dan tunduk pada hukum yang ada. Namun pada kenyataannya...