Pendidikan Hukum dan Budaya Hukum Masyarakat

Seminggu yang lalu saya menulis tentang Refleksi Hukum Akhir Tahun 2013 dengan menyoroti krisis pendidikan hukum yang berbanding lurus dengan krisis hukum, pada tulisan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan hukum, bagaimana peran yang seharusnya dilakukan oleh pendidikan hukum dalam menciptakan budaya hukum di masyarakat sehingga dapat menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum. Pendidikan hukum tidak hanya menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum dan akan mengisi kelembagaan di bidang hukum, tetapi juga ikut berperan serta dalam “menciptakan” dan “mengembangkan” hukum melalui ajaran hukum (legal doctrine) dan analisis hukum. Pendidikan tinggi hukum ditempatkan sebagai komponen pembangunan hukum. Sehingga pembangunan pendidikan hukum tidak terlepas dan merupakan bagian integral dari pembangunan hukum.

Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah prilaku masyarakat, oleh sebab itu disebut juga a tool of sosial engineering, sehingga hukum dapat mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah apabila hukum yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Efektifitas dari hukum akan terlihat dari seberapa jauh hukum tersebut ditaati oleh masyarakat. Gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (Justitiabelen), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.

Hukum sebagai suatu institusi sosial melibatkan peranan dari orang-orang yang tersangkut di dalamnya. Roscoe Pound berpendapat, bahwa pembuat hukum haruslah mempelajari bagaimana efek sosial yang akan ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum, berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum. Sebagai kontrol sosial, hukum berkedudukan sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku yang buruk, ini diungkapkan oleh Donald Black dalam bukunya The Behavior of Law, yang menyatakan bahwa hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah.

Berkaitan dengan kontrol sosial ini, hukum akan selalu terkait dengan sistem hukum yang ada. Sistem hukum memiliki unsur-unsur yang berupa struktur, substansi, dan budaya hukum. Friedman menyatakan, pada struktur dari sistem hukum, sistem hukum terus berubah namun bagian dari sistem ini mengalami perubahan dalam kecepatan yang berbeda. Begitupun dengan substansi dan budaya hukum. Semua sub sistem dari sistem hukum yang diuraikan oleh Freidmen ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan hukum yang menghasilkan para sarjana hukum.

Secara sosiologis Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa lingkungan mempengaruhi perbuatan seseorang. Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan kita sekarang memang jauh lebih korup. Selanjutnya beliau mengutip pendapat Geery Spence, seorang advokat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa: “sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi luhur (evolved person) lebih dulu. Kalau tidak, para ahli hukum hanya akan menjadi monster daripada malaikat penolong.”

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, tentang reformasi pendidikan tinggi hukum dalam rangka memajukan pembangunan hukum nasional sangat membutuhkan ahli hukum yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), dan penetapan kebijaksanaan, tidak hanya sebagai petugas pelaksanaan kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli hukum di pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan diharapkan memiliki orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan hukum dengan memperhatikan budaya hukum yang hidup di masyarakat.

Budaya hukum merupakan suatu kumpulan nilai, ide, gagasan, kebiasaan, atau tradisi hukum yang telah menjadi identitas kolektif suatu masyarakat. Bagaimana mendorong setiap elemen masyarakat untuk menjadi bagian penting bagi penegakan supremasi hukum terkait erat dengan budaya hukum di masyarakat. Jika budaya hukum di masyarakat cukup kondusif bagi penegakan supremasi hukum, maka pembangunan hukum yang baik akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, jika budaya hukumnya tidak cukup kondusif bagi upaya pembangunan hukum, maka akan menemui banyak kesulitan.

Budaya hukum di sini mencakup baik dalam wilayah negara atau struktural masyarakat, artinya di dalamnya termasuk pejabat publik atau penguasa, dan masyarakat yang diperintah. Apabila keduanya sama-sama menyadari akan pentingnya supremasi hukum, maka kesadaran hukum itu akan dengan sendirinya menjadi energi pendorong yang sangat kuat bagi penciptaan hukum yang berkeadilan, dengan tegaknya independensi kekuasaan kehakiman. Sekaligus akan menciptakan mekanisme kontrol publik bagi proses-proses yuridis. Namun apabila sebaliknya, maka keduanya atau salah satunya akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan hukum.

Sejarah panjang politik paternalistik di Indonesia, telah mengakibatkan sebagian besar orang terjebak dalam determinisme kebudayaan. Mereka cenderung “memaklumi” bentuk-bentuk penyelewengan hukum dalam batas-batas tertentu. Toleransi ini disebabkan adanya bangunan kesadaran yang terbentuk melalui proses sosialisasi yang lama (relasi patron-klien) sehingga tercipta budaya hukum dalam dirinya yang cukup longgar bagi pelanggaran atau penyelewengan. Dengan kata lain, tingkat kesadaran hukum seseorang atau masyarakat sangat dideterminasi oleh budaya yang ada. Sehingga etika sosial yang terbentuk juga sangat terkait dengan budaya ini.

Setidaknya terdapat dua asumsi mendasar terkait dengan permasalahan budaya hukum di Indonesia: Pertama, bahwa budaya hukum bukanlah sesuatu yang taken for granted. Budaya hukum terbentuk melalui proses-proses sosial dalam jangka waktu yang lama. Artinya, bukannya terjadi secara alamiah, namun ada semacam rekayasa sosial dari manusia. Kedua, dengan melakukan kategorisasi masyarakat sipil dan masyarakat politik (warga negara dan pemerintah), kelompok sosial yang paling berpengaruh dalam menciptakan budaya hukum adalah masyarakat politik atau pemerintah.

Dengan asumsi itu dibangun suatu pandangan bahwa budaya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan menjadi bangunan kesadarannya, dibentuk atau dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada di lapisan pemerintah (aparat penegak hukum). Dengan demikian, jika ingin membangun budaya hukum yang baik, maka harus dimulai dari aparat penegak hukum dengan memberi teladan bagi masyarakatnya (tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan membuat produk hukum dengan memperhatikan kehidupan sosial masyarakat. Ibarat ikan busuk, yang tidak akan membusuk dari ekornya, tetapi dari kepalanya. Karena itu perubahan harus dimulai dari atas. Lebih jauh, terkait hal ini, dengan meneruskan pemikiran Roscoe Pound, hukum harus dimaknai sebagai alat rekayasa sosial (law is tool social engineering) dan para sarjana hukum yang dihasilkan melalui pendidikan tinggi hukum menjadi salah satu pemeran penting dalam menciptakan budaya hukum masyarakat.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment