Melawan Privatisasi Air

Kini air sudah menjadi bahan bisnis yang menggiurkan, harga air mineral kini lebih mahal dibandingkan harga bahan bakar. Hal ini disebabkan adanya privatisasi pasokan air dan kepemilikan swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Air yang sebelumnya barang publik (kewajiban pemerintah) berubah menjadi komoditas ekonomi yang lebih berorientasi keuntungan akibatnya sekitar 95 % dari kegiatan pelayanan air yang dikendalikan oleh sektor publik lantas kemudian diserahkan kepada swasta. Privatisasi tersebut dilegalkan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). UU ini membuka keran privatisasi air oleh badan usaha dan individu, akibatnya privatisasi dan komersialisasi air mengancam hak atas air bagi setiap individu.

UU SDA dinilai telah meruntuhkan kedaulatan negara dan merugikan rakyat sebagai pengguna air karena telah dikomersialisasikan, padahal air merupakan public good dan public need yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat. Penerapan UU SDA dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara sektor industri yang kuat modal dengan rakyat yang tidak memiliki kekuatan. Privatisasi ini membuat swasta dapat menguasai air yang merupakan jahat hidup orang banyak dan kebutuhan dasar masyarakat. Tanpa air manusia tidak bisa bertahan hidup dalam dua hari. Tanpa air sektor pertanian dan perkebunan tidak dapat berproduksi. Dengan kata lain, air memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Pasal  9 UU SDA menyebutkan (i) hak guna air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemda sesuai dengan kewenangannya; (ii) pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; (iii) persetujuan tersebut dapat berupa ganti rugi atau kompensasi.

Dalam pasal tersebut negara diberi kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan air, tetapi dalam praktik selama ini pemberian izin hanya bersifat prosedural dan formal, karena pemerintah hanya berorientasi kepada keuntungan, pemerintah daerah lebih mengejar pendapatan asli daerah. Sementara pengawasan di lapangan lemah yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya air tak terkendali. Seharusnya sumber daya air  dapat dinikmati secara bebas untuk kepentingan masyarakat baik kebutuhan primer, kebutuhan pertanian, dan kebutuhan lainnya seperti dijamin Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara” dan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam tingkat tertinggi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Praktik privatisasi air juga berpotensi merusak lingkungan, karena di beberapa tempat di daerah pengambilan sumber daya air oleh perusahaan air melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Bahkan cenderung tanpa memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat.

Privatisasi air semakin menjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Perpres No.36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Aturan itu memungkinkan swasta menguasai 100 % modal penguasaan air minum, dan asing dapat menguasai modalnya sebesar 95 %. Dengan adanya PP tersebut membuka peluang penyelenggaraan air minum oleh swasta tanpa batasan. Dalam Pasal 1 angka 9 PP No. 16 Tahun 2005 tentang SPAM yang menyebut penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. Padahal, Pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah dinyatakan pengembangan SPAM tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini artinya, PP No. 16 Tahun 2005 merupakan swastanisasi terselubung. Kondisi ini telah melahirkan mindset pengelola air yang selalu profit oriented dengan keuntungan maksimum bagi pemegang sahamnya.

Kemarin tanggal 18 Desember 2013 kembali dilakukan sidang lanjutan atas uji materi UU SDA yang diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kelompok masyarakat, dan sejumlah tokoh diantaranya Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri, dan Fahmi Idris. Perlawanan terhadap privatisasi air bukan kali ini saja dilakukan, tercatat UU SDA sudah lima kali dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) Sebagian besar dinyatakan ditolak dan dikabulkan secara konstitusional bersyarat. Semoga putusan MK kali ini dapat mengeluarkan putusan yang memihak kepada rakyat dengan membatalkan pasal-pasal privatisasi itu karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan air untuk kebutuhan pokok dan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment