Penyidikan TPPU Tanpa Terlebih Dahulu Membuktikan Tindak Pidana Asal Ditinjau Dari Perspektif HAM

Sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara TPPU di sidang pengadilan, apakah penyidik tindak pidana asal harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya? jawabannya tidak, lihat Pasal 69 UU TPPU. Prosedur penyidikan dan penuntutan TPPU yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya apakah dapat dinilai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)?. Karena pada prinsipnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Terkait penyitaan harta kekayaan, konstitusi memberikan jaminan perlindungan konstitusional tiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan. Jaminan perlindungan itu diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dan Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” .

Prinsip negara yang menjunjung tinggi rule of law diantaranya ialah adanya asas fundamental dalam hukum pidananya, yaitu presumption of innocence dan non self incrimination. Mengenai model perampasan aset, terdapat dua model perampasan aset tindak pidana, yaitu melalui sarana melalui sarana hukum pidana (criminal based forfeiture) yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau melalui sarana perampasan harta tanpa penghukuman (non-conviction based forfeiture). Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian beyond reasonable doubt, yang dinilai tidak bertentangan dengan asas presumption of innoncence. Sekarang terdapat alternatif asas pembuktian baru yaitu balanced probability of prisnsiples yang juga dipandang tidak bertentangan dengan perlindungan HAM tersangka dan sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi.

Asas pembuktian balanced probability of prisnsiples dikembangkan oleh pakar hukum bernama Oliver Stolpe. Dengan asas ini, pemilik harta harus ditempatkan pada kemungkinan berimbang yang sangat tinggi (highest balanced probability) sehingga ia tidak bisa dihukum hanya karena tidak bisa membuktikan legalitas hartanya. Sebaliknya, harta yang disita ditempatkan pada kemungkinan keseimbangan yang lebih rendah (lower balanced probability)  sehingga jika harta yang disita tersebut tidak dapat dibuktikan legalitasnya, pengadilan bisa menyitanya untuk negara. Mengenai aturan tentang pengelolaan harta kekayaan hasil TPPU saat ini mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain menjadi panduan beracara terkait perampasan aset sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 UU 8 Tahun 2010. Yaitu aset-aset dari pihak pelapor yang terdiri dari 16 penyedia jasa keuangan seperti diatur dalam Pasal 17 UU 8 Tahun 2010 bisa ditertibkan dan segera dirampas untuk disetorkan ke negara.

Kesimpulannya adalah bahwa perlindungan HAM terdakwa untuk dianggap tidak beralah atau presumption of innocence dan prinsip non self incrimination harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang dimilikinya melalui sarana pembuktian terbalik. Dengan demikian dalam penerapan asas balanced probability of prisnsiples dianggap masih memberikan jaminan perlindungan HAM seorang tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebagimana asas presumption of innocence dan prinsip non self incrimination. Namun sebaliknya tidak memberikan jaminan perlindungan hak kepemilikan terdakwa terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, kecuali terdakwa dapat membuktikan asetnya bukan berasal dari tindak pidana melalui sarana pembuktian terbalik.

Pembuktian dengan balanced probability principles harus dimaknai bahwa hal itu hanya ditujukan untuk perampasan aset saja, jadi bukan untuk menyatakan dan menghukum seorang terdakwa. Dengan kata lain, kesalahan terdakwa tidaklah menjadi fokus pembuktian, melainkan aset yang hendak dirampas yang menjadi sasaran utama. Sehingga penerapannya di Indonesia dalam rangka asset recovery melalui penyitaan aset tindak pidana berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003 dinilai tidak bertentangan dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu pressumption of innocence dan non self incrimination.

Untuk itu aparat penegak hukum harus memiliki sifat kehati-hatian dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sekaligus memiliki probable couse (dugaan kuat) adanya keyakinan bahwa aset tersangka atau terdakwa diperoleh secara melanggar hukum. Dalam melakukan penyitaanpun harus dilakukan dengan logis, dengan mengaitkan antara harta yang disita dengan waktu perolehan maupun besaran harta yang diduga menjadi bagian dari TPPU. Kemudian terdakwa di dalam persidangan juga harus  dapat melakukan pembuktian terbalik, bahwa harta benda yang disita bukanlah bersumber dari TPPU, seperti yang disebutkan dalam pengaturan oleh Pasal 78 TPPU. Karena tidak tertutup kemungkinan seseorang yang memang memiliki kekayaan secara sah, namun karena keterbatasan keberanian dan kemampuan pengetahuan hukum yang dimiliki dapat menyebabkan ia tidak mampu menjelaskan sumber kekayaan secara sempurna. Sehingga oleh karena itu, terkadang ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment