Penyitaan Harta Koruptor Tanpa Izin Penyitaan

Perburuan harta kekayaan para koruptor terus gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita tentang perburuan harta kekayaan tersebut terus mewarnai layar kaca dan media cetak negeri ini, harta yang berhasil disita oleh KPK membuat masyarakat tercengang melihatnya. Dalam kasus korupsi simalor sim, total harta yang berhasil disita KPK terhadap tersangka sekitar Rp. 100 miliar yang terdiri dari 26 rumah, tanah dan bangunan, enam bus, empat mobil dan tiga SPBU. Sedangkan dalam kasus korupsi kuota impor daging, KPK tidak hanya menyita rumah, mobil, dan harta benda atas nama tesangka, tetapi juga dana yang mengalir ke sejumlah teman perempuannya.

Tampaknya KPK mulai menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap setiap kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut. Saat Rapat Dengar Pendapat antara KPK dengan Komisi III DPR RI pada Rabu 6 Feb 2013, dilaporkan jumlah penyidikan KPK sepanjang tahun 2012 mencapai 72 kasus korupsi. Untuk mengembalikan uang yang sudah dikorupsi, para koruptor dijerat oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK).[1] Penyidikan TPPU tersebut juga didukung oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) [2] yang merupakan lembaga sentral (focal point) yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia[3].

Dalam konteks penerapan UU TPPU sanksi penyitaan atau perampasan aset seharusnya hanya diterapkan pada pelaku pidana korporasi, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Sedangkan pada pelaku perorangan, penyitaan atau perampasan aset hanya dijatuhkan pada terdakwa yang telah meninggal sebelum dijatuhkan putusan, Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan Pasal 81 UU TPPU. Namun, apabila TPPU yang dilakukan merupakan hasil kejahatan korupsi maka pengadilan perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda dari terdakwa yang merupakan hasil dari korupsi, seperti yang diatur pada Pasal 17 dan 18 UU TPK. Contohya pada putusan majelis hakim yang mengadili perkara Gayus Tambunan, dengan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan serta menyita harta Gayus senilai Rp. 74 miliar.[4]

Penyitaan terhadap harta kekayaan para tersangka koruptor menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang pro, mereka menilai para koruptor hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Dengan mengkorupsi ratusan miliar mereka paling hanya dihukum tidak lebih dari lima tahun. Selesai menjalani masa hukuman, mereka masih dapat hidup mewah menikmati hasil korupsinya. Ini jelas mencederai rasa keadilan di masyarakat. Akan tetapi sikap kontra juga terlihat saat KPK akan menyita mobil yang diduga milik mantan Presiden Partai yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota impor daging mendapat perlawanan dengan alasan KPK tidak membawa surat penyitaan.

Prosedur penyitaan yang dilakukan oleh KPK tanpa membawa surat izin penyitaan Ketua Pengadilan menggunakan dasar hukum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang berbunyi:

“Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”.

Ketentuan ini harus pula diimbangi dengan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang diatur dalam ayat (3) nya. Apakah ketentuan Pasal 47 ayat (1) juga dapat dijadikan dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penyitaan pada perkara TPPU?  mengingat bahwa  ketika KPK melakukan penyitaan dalam rangka menjalankan fungsinya melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan TPK dapat menggabungkan penyidikannya terhadap kasus dugaan adanya TPPU. Mari kita melihat Pasal  75 UU TPPU yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana  pencucian uang dan  tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK.”

Siapakah penyidik yang dimaksud dalam Pasal 75? ketentuan dalam Pasal 74 UU TPPU disebutkan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik pidana asal, dalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud dengan penyidik pidana asal yang berwenang menangani penyidikan TPPU selain Polisi dan Jaksa diantaranya adalah penyidik KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dimana penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Kemudian bagaimana prosedur penyitaan perkara TPPU? Undang-Undang tidak mengatur secara khusus masalah penyitaan dalam penanganan perkara TPPU. Ini berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun apabila masih ada kekayaan yang belum disita, UU TPPU memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan aset, lihat Pasal 81 UU TPPU. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan. Sehingga penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik menempatkan benda di bawah kekuasaanya yang di dalam Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat .

Keterkaitan antara UU TPPU dan UU TPK pada dasarnya bertujuan membangun pemerintahan yang bersih, bebas KKN, mengikis habis korupsi dan memiskinkan koruptor. Oleh karena itu dibutuhkan Penegak Hukum yang handal, proporsional, profesional dan berhati nurani, jangan sampai undang-undang yang canggih itu menjadi kontra produktif dengan tujuan dasarnya.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment