Apakah Polisi Tidak Boleh Kaya?

Polisi berekening gendut menjadi berita utama di sejumlah media cetak dan elektronik dalam satu minggu ini, setelah Aiptu Labora Sitorus, bintara anggota Polres Raja Ampat, Papua disebut-sebut memiliki rekening dengan jumlah uang triliunan. Hal tersebut merupakan hasil analisis dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencurigai adanya transaksi mencurigakan atas nama Labora. Dari hasil analisis tersebut Aiptu Labora Sitorus resmi menjadi tersangka dalam kasus pembalakan liar (illegal logging) dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM). Kasus ini sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, dan Polda Papua. Tim tersebut akan melakukan penyidikan mendalam terhadap kejahatan illegal logging, penimbunan BBM dan dugaan adanya pencucian uang, ditelusuri pula peran Labora sehingga dia menerima aliran dana hasil kejahatan tesebut.

Dalam tulisan ini saya tidak akan membahas kasus Aiptu Labora Sitorus dalam kejahatan illegal logging, penimbunan BBM dan dugaan adanya pencucian uang, namun yang menarik untuk saya bahas adalah apakah seorang anggota Polri sudah pasti korupsi apabila memiliki rekening gendut sehingga dapat dipidana jika memiliki rekening yang uangnya melebihi pendapatannya?. Sebelum membahas lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sebenarnya apa saja hak-hak dari anggota Polri. Mengenai gaji dan hak-hak lainnya bagi setiap anggota Polri telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2010 mengatur lebih rinci mengenai gaji dan hak yang diterima oleh anggota Polri, yaitu:

1.      Gaji pokok;

2.       Tunjangan keluarga (yang terdiri atas tunjangan istri/suami dan anak), tunjangan     jabatan, tunjangan lauk pauk, tunjangan beras;

3.      Tunjangan umum dan tunjangan lainnya;

4.      Perumahan dinas/asrama/mess; dan

5.      Fasilitas transportasi atau angkutan dinas.

Mengenai besarnya gaji pokok untuk anggota Polri dapat dilihat dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gaji pokok terendah anggota Polri Rp 1,393 Juta, tertinggi Rp 5,025 Juta, besarnya gaji pokok anggota Polri juga bergantung pada masa kerja golongan (MKG) anggota Polri yang bersangkutan. Melalui PP tersebut dapat dihitung berapa jumlah uang gaji yang mengisi saldo rekening anggota Polri, apabila terdapat jumlah yang melebihi kewajaran, dilihat terlebih dahulu dari mana uang tersebut berasal.

Saya sepakat jika seorang polisi tidak boleh melakukan bisnis yang terkait dengan pekerjaannya, karena hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Pasal 5 huruf f menyebutkan ‘Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya’. Sehingga seorang polisi tidak boleh memiliki kegiatan usaha atau bisnis yang berkaitan dengan lingkup kekuasaannya sebagai seorang polisi.

Tetapi apabila seorang polisi menjadi kaya karena usaha atau bisnis di luar ruang lingkup kekuasaannya atau bisnis yang dijalankan keluarganya yang dinilai tidak melanggar hukum, peraturan disiplin dan kode etik, maka saya rasa tidak masalah. Karena dalam PP No. 2 Tahun 2003 tidak melarang keluarga anggota Polri untuk berbisnis. Kita tidak dapat menyalahkan apabila anggota Polri memiliki kekayaan yang uangnya berasal dari bisnis di luar ruang lingkup kekuasaannya atau perputaran bisnis keluarga. Menjadi hak setiap orang untuk memiliki bisnis begitu pula dengan anggota Polri, tinggal dibuktikan saja apakah bisnis itu tersebut legal atau ilegal. Kita harus mampu melihat persoalan dari dua sisi yakni disiplin dan hukum. Disiplin terkait penilaian status bisnis yang dimiliki anggota Polri dan hukum yang menitikberatkan pada persoalan legal atau ilegal bisnis yang dijalankan.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, pada dasarnya setiap anggota Polri saat diangkat menjadi anggota Polri telah mengucapkan sumpah dan berjanji bahwa ia “tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaannya” hal tersebut terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ‘Setiap Anggota Polri dilarang untuk melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi’.

Akan tetapi, memang saya tidak dapat memungkiri jika tetap ada kemungkinan pelanggaran dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Akan tetapi, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apabila terdapat ketidak sesuain antara gaji dan tunjangan yang diperoleh dengan harta benda yang dimilikinya. Untuk dapat mengatakan anggota Polri melakukan tindak pidana korupsi, maka harus dapat dibuktikan bahwa ada tindakan yang dilakukannya yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak serta merta apabila ada seorang polisi mempunyai kekayaan melebihi pendapatan dipastikan ia melakukan korupsi.

Jika anggota Polri mempunyai kekayaan melebihi pendapatan. Dia juga harus dapat memastikan dan membuktikan bahwa kekayaan dan dana di rekeningnya bukanlah dari hasil tindak pidana korupsi, dan sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebagaimana diatur pada Pasal 5 angka 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment