Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Oleh Polisi

Ketika anda sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, pasti anda sering menjumpai petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) melakukan razia kendaraan bermotor. Hal tersebut memang merupakan kewenangan Polantas di dalam bidang penegakan aturan lalu lintas, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Agar kita semua Melek Hukum tentang aturan lalu lintas, Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menemui razia kendaraan bermotor, antara lain:

1. Pemeriksaan kendaraan bermotor harus dengan surat perintah.

Penindakan pelanggaran lalu lintas harus dilakukan oleh polisi yang sedang berdinas dengan menggunakan surat perintah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1)  PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam PP No.80 Tahun 2012 tersebut diatur bahwa petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut serta wajib dilengkapi surat perintah tugas. Apabila petugas kepolisian sudah memenuhi dua syarat tersebut, barulah petugas tersebut boleh melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam hal tertangkap tangan pada saat melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.

Apabila anda menemui petugas kepolisian yang sedang tidak berdinas, yaitu polisi tersebut tidak memakai seragam dan atribut, serta dilakukan tanpa surat perintah tugas, maka anda berhak menolak pemeriksaan oleh petugas tersebut karena pemeriksaan yang dilakukannya tidak sah secara hukum.

2. Penyitaan SIM, STNK, dan kendaraan bermotor oleh petugas polisi lalu lintas

Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) memang merupakan hal yang sering diperiksa oleh petugas Polantas dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hal tersebut berdasarkan Pasal 106 ayat (5) jo. Pasal 265 UU LLAJ. Mengenai penyitaan SIM, STNK, dan kendaraan bermotor oleh Petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas), saat ini telah terbit PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Konsekuensi jika anda tidak dapat menunjukkan SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor adalah polisi dapat menyita STNK anda, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) PP No.80 Tahun 2012. Kemudian, dalam Pasal 32 ayat (6) PP No.80 tahun 2012, mengenai penyitaan kendaraan bermotor, hal tersebut dapat dilakukan jika:

a.      Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan    Kendaraan Bermotor di Jalan;

b.      Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

c.       Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;

d.      Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau

e.      Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Berdasarkan ketentuan PP No.80 Tahun 2012 tersebut, kendaraan bermotor anda tidak dapat disita hanya karena tidak dapat menunjukkan SIM. Namun, apabila anda tidak membawa SIM, STNK anda dapat disita oleh Polisi, sehingga apabila kemudian ada pemeriksaan kendaraan bermotor lagi dapat berakibat kendaraan bermotor anda disita karena tidak dilengkapi dengan STNK. Sehingga apabila tidak dapat menunjukkan SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tidak menjadikan polisi dapat menyita kendaraan bermotor anda.

1.

  • Denda tilang untuk orang yang tidak dapat menunjukkan SIM.

Tilang merupakan bukti pelanggaran lalu lintas, tilang menggunakan peradilan singkat dan bersifat verztek yaitu pelanggar dapat diwakilkan pada saat sidang. Berkas tilang itu ada 5 (lima) rangkap yaitu:

  1. Merah       :    diberikan pada pelanggar yang tidak kooperatif dengan petugas dan tidak mengaku salah;
  2. Biru           :    diberikan pada pelanggar yang kooperatif dengan petugas dan mengaku salah;
  3. Hijau         :    untuk pengadilan; dan
  4. Putih         :    untuk kejaksaan.

Denda tilang adalah denda maksimal yang harus dibayarkan jika pelanggar tidak hadir sidang, denda tersebut dapat berkurang jika hadir sendiri di sidang dan bicara langsung dengan hakim. Oleh karena itu sebaiknya anda menghadiri sidang daripada membayar uang suap kepada Polantas, karena jumlah yang dibayarkan bisa lebih rendah dari denda maksimal. Denda tilang untuk orang yang tidak dapat menunjukkan SIM saat pemeriksaan diatur dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ, sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Apabila saat pemeriksaan ternyata diketahui pengemudi membawa kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM, maka sanksinya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU LLAJ:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Ketika anda mengendarai motor kemudian ditilang oleh Polantas dan tidak dapat memperlihatkan SIM anda padahal anda punya STNK, maka kendaraan anda dapat disita oleh Polantas. 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment