Alat Bukti Tilang

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan seseorang, dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian pada sidang peradilan untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) telah diatur mengenai alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang peradilan adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Di luar alat-alat bukti di atas dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan prinsip beyond a reasonable doubt. Kebenaran yang diwujudkan harus benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.

Mengenai alat bukti tilang pelanggaran lalu lintas, ketika anggota polisi lalu lintas yang melihat pengguna jalan telah melanggar marka jalan, kemudian polisi lalu lintas tersebut melakukan penindakan dengan memberhentikannya, apakah tindakan polisi lalu lintas tersebut sudah dapat dinilai mempunyai alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP? Padahal keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan seseorang.

Sebelum kita membahas tentang alat buktinya, kita lihat terlebih dahulu kategori peristiwa tersebut. Ketika polisi lalu lintas melihat pengguna jalan melanggar marka jalan kemudian polisi tersebut melakukan penindakan dengan memberhentikannya dengan dasar kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 260 ayat (1) huruf a dan e:

a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;

e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kemudian peristiwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tertangkap tangan. Tentang definisi tertangkap tangan, telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, yaitu “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Proses pemeriksaan oleh anggota Polisi lalu lintas yang melakukan tindakan “tangkap tangan” kepada pengguna jalan yang melanggar lalu lintas, proses pemeriksaannya merupakan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 211 dan Pasal 212 KUHAP, Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan seperti diatur dalam pasal 207 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera di sidangkan pada hari itu juga.

rider tilang Alat Bukti TilangApabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak hadir karena berhalangan, maka terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakili di sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam pasal 213 KUHAP yang berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.” Atau terdakwa menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, seperti ditentukan dalam Pasal 267 ayat (2) UU LLAJ, yang berbunyi : “Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, jadi jelas jika memang dalam hal pelanggaran lalu lintas yang tertangkap tangan tidak diperlukan bukti-bukti untuk membuktikan pelanggarannya. Di dalam Bagian Ke-enam Paragraf Dua KUHAP mengenai Acara Pemeriksaan Cepat – Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas telah mengatur untuk perkara pelanggaran lalu lintas, hukum acaranya dalah acara pemeriksaan cepat khusus untuk pelanggaran lalau lintas.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment