Polri Perlu Memahami Masalah Perselisihan Perburuhan

Dengan dikeluarkannya UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No.02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Polri dituntut untuk lebih berperan serta dalam penyelesaian hubungan industrial, namun keterlibatan Polri adalah bagaimana mencegah agar hubungan industrial tidak menimbulkan dampak terganggunya keamanan dan ketertiban. Selain itu di dalam paket hukum perburuhan, yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU ketenagakerjaan dan UU PPHI, terdapat banyak sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggarnya.

Seperti di dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, ancaman sanksinya yaitu penjara antara satu hingga empat tahun dan/atau denda berkisar Rp. 100 juta sampai Rp. 400 juta. Pasal 182 ayat (1) UU ketenagakerjaan juga memberikan kewenangan kepada Polri terlebih dulu untuk menyidik pelanggaran ketentuan pidana ketenagakerjaan

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri harus meng-update pengetahuannya mengenai hukum perburuhan, karena faktanya di lapangan penegakan hukum pidana ketenagakerjaan masih minim dilakukan oleh Polri. Anggota Polri sering menganggap laporan buruh tidak masuk ke ranah hukum pidana, melainkan kasus perselisihan perdata antara buruh dan perusahaan, sehingga Polri dinilai kurang responsif dalam menerima laporan dan/atau aduan dari buruh. Sampai saat ini juga belum ada bagian khusus di Polri yang menangani masalah perburuhan secara khusus sehingga tidak ada anggota Polri yang mendalami pidana perburuhan secara mendalam. Sejauh ini, unit yang menerima laporan buruh di Polda Metro Jakarta adalah bagian Renakta (Remaja, anak dan Wanita) dan Sumdaling (Sumber daya manusia dan lingkungan) yang tugasnya menangkap pengoplos BBM dan pedagang satwa liar.

Untuk meningkatkan pengetahuan anggota Polri mengenai hukum perburuhan, maka aspek-aspek yang berkaitan dengan penanganan perselisihan perburuhan seperti negosiasi, pengendalian massa dan resolusi konflik perlu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan anggota Polri. Mata kuliah hukum perburuhan dan penyelesaian perselisihan perburuhan perlu diajarkan di semua tingkatan pendidikan, mulai dari Secapa, Penerimaan Perwira Sumber Sarjana, Akpol, Sespima, PTIK hingga Sespimen dan Sespimti.

Selain memberikan pengetahuan mengenai hukum perburuhan, perlu diberikan pula pemahaman mengenai batasan keterlibatan Polri dalam perselisihan hubungan industrial atau sengketa ketenagakerjaan, agar anggota Polri bisa mengetahui di wilayah mana saja ia dapat terlibat dan bertindak. Karena selain melalui jalur kepolisian, untuk melaporkan tindak pidana perburuhan dapat melapor ke bagian pengawasan di Sudinakertrans, namun tidak semua aparat Sudinakertrans bidang pengawasan menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Oleh karena itu ketika terjadi tindak pidana di lapangan maka Polri adalah penegak hukum yang pertama kali berwenang menanganinya. Sementara jika mengenai ketenagakerjaan, UU ketenagakerjaan memberikan kewenangan kepada PPNS. Tetapi kemampuan seorang PPNS, rata-rata masih di bawah kemampuan anggota Polri untuk melakukan penyidikan, namun jika mengenai aturan ketenagakerjaan, kemampuan PPNS sedikit lebih baik dari pada anggota Polri, sehingga akan lebih baik antara PPNS dan Polri bisa saling bersinergi.

Jika dihubungkan dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian maka ada tiga peran penting yang dapat dilakukan oleh Polri dalam perselisihan industrial. Pertama, mencegah agar perselisihan industrial tidak menimbulkan gangguan kamtibmas yang mengarah pada tindakan melanggar hukum. Kedua, memberikan pelayanan agar mogok kerja yang dilakukan secara sah dapat terlaksana dengan aman, bebas dari gangguan pihak manapun. Dan ketiga, apabila terjadi pelanggaran hukum dalam perselisihan tersebut, Polri berperan mengendalikan, memelihara ketertiban dan keamanan, serta menegakkan hukum. Oleh karena itu peran Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat perlu ditingkatkan demi terwujudnya grand strategy Polri agar  terciptanya situasi yang aman, tertib dan tenteram di semua sektor lapangan kerja.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment