Dalam Kurun Waktu Enam Bulan UU Polri Diuji Materiil Tiga Kali

Mencermati perkembangan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya yang secara terus menerus mendapat sorotan masyarakat secara luas dalam kurun waktu satu semester ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami tiga kali uji materiil. Mungkin hanya UU Polri saja yang diuji materiil ke MK sampai tiga kali dalam kurun waktu enam bulan. Pengujian pertama pada tanggal 20 september 2011 Andi M Asrun melakukan pengujian terhadap Pasal 8 dan Pasal 11 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan Register M Nomor 62/PUU-IX/2011, Asrun menilai Pasal 8 UU Kepolisian bertentangan dengan konstitusi karena tak ada satu Pasal pun dalam UUD 1945 yang menyatakan kepolisian berada di bawah presiden secara langsung. Tetapi dalam sidang pleno pertama yang sedianya akan mendengarkan tanggapan pemerintah, DPR, pihak terkait, dan keterangan ahli, para pemohon menyatakan mencabut permohonan dengan alasan gagal mendapatkan saksi, fakta, ahli, dan saksi ad informandum untuk dihadirkan ke persidangan.

Pengujian kedua dilakukan oleh pengurus Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Supriyadi pada tanggal 20 januari 2012 dengan Register MK Nomor: 11/Puu-X/2012. Mereka mempersoalkan pengelolaan anggaran Polri yang diatur dalam UU Polri. Pemohon meminta agar MK menambah Bab dan Pasal-Pasal dalam UU Kepolisian. Penambahan itu antara lain mengatur tentang manajemen pengajuan anggaran keuangan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri dan tata cara pemeriksaan pengelolaan anggaran Polri dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Namun sampai saat ini masih menunggu Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutuskan apakah dilanjutkan ke sidang pleno atau tidak.

Belum selesai uji materi oleh MAKI, UU Polri kembali di uji materil oleh Sdr. Erik pada tanggal 24 Januari 2012 dengan Register MK Nomor: 11/PUU-X/2012 yang memohon pengujian terhadap Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dengan pengujian UU POLRI yang dilakukan sampai tiga kali dalam rentang waktu belum satu tahun menunjukkan bahwa institusi Polri mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat, khususnya pada aspek struktur organisasi Polri dalam sistem ketatanegaraan, pengelolaan anggaran keuangan Polri, dan kewenangan Polri. Dengan adanya uji materiil ini mengindikasikan adanya pengawasan yang sangat kuat dari masyarakat terhadap institusi Polri, oleh karena itu, setiap anggota Polri harus mampu membaca dinamika perubahan ini dan menempatkan diri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan setiap anggota Polri dapat bekerja secara profesional dalam melakukan manajemen keuangan dan menggunakan kewenangannya dalam operasional kepolisian demi terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment