Menjadi Orang Hukum di Korps Bhayangkara

Orang awam lebih beranggapan bahwa polisi adalah orang yang mengejar dan menangkap penjahat, atau petugas yang mengatur lalu lintas di jalanan. Ini bukanlah anggapan yang salah, namun terkesan terlalu sederhana melihat profesi polisi seperti itu. Padahal Polri juga memiliki memiliki bagian lain yang mengurusin bidang lain selain kriminal dan lalu lintas, diantaranya bidang hukum pada Divisi Hukum.

Divisi hukum beranggotakan polisi yang lebih mengandalkan pikiran dan analisis hukum ketimbang otot dan memiliki banyak sarjana hukum. Walaupun memang Polisi bergelar sarjana hukum tak selalu ditempatkan di Divisi Hukum. Bisa juga di tempatkan Bareskrim yang membutuhkan keahlian bidang hukum untuk proses penyidikan suatu perkara pidana, atau Direktorat Lalu Lintas karena berkaitan dengan penegakan aturan berlalu lintas.

Anggota Polri di Divisi Hukum sering mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia bertarung di meja hijau. Selain itu juga penyusun draft peraturan yang akan berlaku di lingkungan Polri. Selain itu, juga terlibat dalam perumusan perundang-undangan yang relevan dengan Polri. Sehingga Divisi Hukum ikut serta dalam pembangunan hukum nasional. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tentu saja dilakukan bukan dengan senjata api atau pentungan, namun pengetahuan hukum yang mumpuni.

Divisi Hukum juga bertugas membuat dan memberikan analisis hukum atas permasalahan yang dihadapi institusi Polri. Termasuk mem-backup reserse dalam menganalisis suatu kasus dari perspektif hukum. Selain mem-backup reserse, Divisi Hukum juga mem-backup Kapolri dalam hal memberikan saran dan rekomendasi terkait permasalahan tertentu atau kasus khusus dan pemberitaan dari media massa. Pemberian saran dan pendapat hukum kepada Kapolri dilakukan baik diminta atau tidak.

Dengan kewenangannya tersebut Divisi Hukum menjadi garda terdepan dalam rangka reformasi di tubuh Polri dengan memberikan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan. Tugas Divisi Hukum lainnya adalah memberikan penyuluhan hukum kepada anggota Polri dan juga kepada masyarakat. Selain itu Divisi Hukum juga memberikan advokasi terhadap anggota Polri yang tersandung masalah dan juga kepada keluarga besar Polri.

Setelah era reformasi Polri terpisah dari TNI. Polri masuk pada ranah sistem peradilan umum. Sehingga banyak gugatan praperadilan yang dilayangkan masyarakat terhadap Polri. Sehingga, tugas dan kewenangan Divisi Hukum menjadi kuasa hukum dari Polri membuat eksis di mata publik dengan serangkaian permasalahan yang dihadapi Polri.

Ditempatkan pada Divisi Hukum memang bagi sebagian orang adalah tempat yang “kering”, namun bagi saya ditempatkan di Divisi Hukum sesuai dengan bidang yang saya tekuni sejak duduk di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia jadi tidak ada permasalahan. Suka duka sebagai anggota Polri yang ditempatkan pada Divisi Hukum saya jadikan sebagai tugas yang mesti diemban sebagai bentuk kewajiban tanggung jawab sebagai anggota Polri. Saya sudah memilih profesi ini sebagai bagian dari hidup saya. Hidup ibaratkan air yang mengalir dan saya akan berenang di air ini menuju tujuan yang saya citakan, maka Bismillah saja.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment