Pergeseran Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil

Sistem presidensil merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana presiden merupakan a single chief executive. Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar legitimasi kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden diperoleh secara langsung dari rakyat dan oleh rakyat. Ketentuan ini semakin memperkuat dasar legitimasi kekuasaan presiden, terutama jaminan konstitusional yang diberikan dalam ketentuan hukum dasar Indonesia setelah amandemen.  Seperti yang tercantum dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Presiden dan Wakil  presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, dengan ketentuan ini berarti secara tegas pemilihan  presiden langsung oleh rakyat telah diadopsi ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar sehingga menjadi dasar hukum dari kekuasaan eksekutif.

Pertimbangan yang melatarbelakangi Indonesia memilih sistem presidensial beberapa diantaranya adalah: kekuasaan presiden lebih terlegitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, adanya paralelisme antara lembaga eksekutif dan legislatif, mendukung berlangsungnya checks and balances dan saling supervisi untuk mencegah penyimpangan kekuasaan. Disamping itu besarnya kekuasaan presiden akan mempercepat pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu. Dalam hal kestabilan pemerintahan, sistem presidensial cenderung lebih menjamin masa jabatan presiden dibandingkan dengan sistem parlementer, karena kabinet selaku pemegang kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan sewaktu-waktu.

Sistem presidensial telah melalui proses perdebatan yang panjang dari para founding fathersdengan memahami konteks Indonesia pada masa itu, sehingga akhirnya sistem ini dipilih sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Namun sekarang perdebatan ini seakan terhenti dan tidak pernah dibicarakan lagi, seakan-akan Indonesia telah tepat dalam menemukan pilihan sistem pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan presidensial.

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia dinilai tidak secara tegas memenuhi ciri-ciri umum, baik presidensial apalagi parlementer. Oleh karena itu, salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 yang dibuat MPR pada Sidang Umum MPR 1999 adalah sepakat untuk mempertegas sistem  presidensial.

Perubahan yang mendasar dan menegaskan sistem  presidensial dalam UUD 1945 pasca amandemen, adalah rekonstruksi konsep kedaulatan dan kelembagaan MPR yang mengakibatkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konsekuensinya, presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR dan tidak lagi dipilih oleh MPR.  Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga presiden juga bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat. Pertanggungjawaban tersebut adalah melalui mekanisme pemilihan umum pada periode berikutnya. Karena sudah tidak dipilih lagi oleh MPR dan kedudukannya sederajat, maka presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR.

Selain itu, presiden juga berkedudukan sederajat dengan DPR. Perimbangan kedudukan tersebut diwujudkan dalam ketentuan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI 1945 Pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar“. sedangkan DPR menurut Pasal 20 ayat (1) memegang kekuasaan membentuk, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.. Dengan demikian, kedudukan presiden tidak bergantung pada parlemen seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Dengan penegasan sistem  presidensial dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen tersebut, maka DPR, ataupun MPR, tidak dapat dengan mudah memberhentikan presiden dan atau wakil  presiden dalam masa jabatannya, kecuali karena melakukan pelanggaran hukum tertentu yang harus diputuskan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dalam forum pengadilan Mahkamah Konstitusi.

Apabila melihat konteks masyarakat Indonesia yang sangat plural ditambah lagi dengan pemakaian sistem multi partai, maka timbul pertanyaan apakah pilihan Indonesia sudah tepat atau justru menimbulkan banyak dilema dan permasalahan dalam prakteknya. Untuk memperkuat kedudukan sistem pemerintahan presidensil di tengah sistem multipartai, maka pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Namun, kemenangan pasangan calon di atas 50 persen suara belum tentu cukup menjamin efektivitas pemerintahan presidensial. Hal tersebut dikarenakan: Pertama, pemerintahan tidak mendapatkan dukungan kekuatan yang simetris di parlemen. Kedua, rezim presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai karena sistem multipartai lebih banyak menimbulkan polarisasi ideologi, serta koalisi antar partai akan lebih sulit untuk dibangun dan dipelihara pada sistem presidensial. Seperti dikatakan oleh Scott Mainwaring dalam bukunya Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination,” Comparative Political Studies.

Untuk keluar dari permasalahan tersebut maka UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan  presiden pada pasal 9 mensyaratkan dukungan capres-wapres ditetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah. Dengan ketentuan tersebut maka hanya partai politik yang memiliki jumlah kursi sebanyak 20 % di DPR atau suara sah 25 % yang secara mandiri dapat mengajukan calon dalam pemilihan presiden, sedangkan partai lainnya harus berkoalisi. Cara ini dapat memunculkan dua koalisi partai yang bersifat permanen di parlemen, yaitu pendukung pemerintah dan kelompok oposisi sehingga menciptakan sistem presidensial yang kuat. Penguatan presidensialisme membutuhkan dukungan partai yang dapat diandalkan di parlemen dan pemerintahan hanya diisi oleh mereka yang sejak awal mendukung, sedangkan yang kalah akan beroposisi, sehingga sistem presidensial akan menjadi lebih kuat.

Problem awal pergeseran tersebut terjadi ketika presiden menyusun kabinet. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden dibantu menteri-menteri negara” dan ditegaskan dalam ayat (2) “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.  Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Namun, kenyataannya tidak demikian, jabatan menteri dikompromikan karena presiden membutuhkan dukungan partai-partai agar kebijakan yang perlu persetujuan parlemen jadi lancar dan meredam serangan oposisi di parlemen. Maka presiden dalam penyusunan kabinetnya menghitung kekuatan partai yang masuk koalisi dalam pemilihan presiden. Sehingga partai politik terlibat dalam pengambilan keputusan eksekutif dengan memasang anggota-anggotanya dalam kabinet yang menyebabkan pemerintahan tidak dapat berjalan optimal. Seharusnya walaupun presiden mengambil orang-orang dari partai politik, bukan berarti terjadi karena koalisi namun karena profesionalisme individu dalam partai tersebut.

Presiden terpilih akan menempatkan kader-kader partai politik yang mendukungnya di kabinet hingga 70-80 persen kekuatan politik memberi dukungan kepada pemerintah. Tetapi dukungan partai politik kepada kabinet melalui kompromi penempatan kadernya belum tentu akan seimbang dengan dukungan dari parlemen. Inilah kelemahan dari penggabungan dari sistem presidensil dengan sistem pemilu multi partai dimana koalisi antar partai cenderung menimbulkan krisis pemerintahan ketika koalisi tersebut retak atau bergeser karena partai politik memiliki banyak kepentingan dalam berkoalisi.

Terjadinya pergeseran implementasi sistem presidensial disebabkan adanya fragmentasi politik yang multipartai. Padahal sistem presidensial sebenarnya tidak tepat diterapkan di negara yang multipartai karena menyebabkan adanya kompromi-kompromi politik agar pemerintahan bisa bekerja sehingga tanpa melakukan kompromi dengan partai-partai politik, sulit bagi pemerintah untuk melakukan programnya.

Sistem presidensil tidak lepas dari kelemahan, beberapa kelemahan nampaknya juga telah menjadi pertimbangan seperti adanya kecenderungan sistem presidensial untuk berubah menjadi autoritarianisme. Mekanisme presiden dan legislatif sebagai dua struktur yang paralel bisa membuka kemungkinan gridlock dalam proses pemerintahan dan bisa mengurangi derajat kedudukan diantara keduanya. Dalam sistem presidensil di Amerika Serikat terdapat mekanisme untuk memecahkan gridlock yaitu, pertama, dengan Veto; kedua: dengan two third rule, yaitu Veto presiden dapat dimentahkan oleh Congress bila dua pertiga anggota Congress menolaknya dan ketiga, wakil  presiden dijadikan ketua Senat. Wakil presiden tidak punya suara di Senat, kecuali bila terjadi kemacetan, bila hasil pungutan suara berimbang.  Namun di Indonesia yang mengadopsi sistem presidensil tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengatasi gridlock tersebut. Sebab itu sistem pemerintahan presidensil di Indonesia bermasalah. Sehingga akuntabilitas pemerintah dimana antara presiden dan legislatif bisa saling menyalahkan. Kelemahan lain adalah, dalam sistem ini, sulit menjatuhkan presiden yang kurang mempunyai kemampuan untuk memimpin sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan berakhir.

Dengan memilih sistem presidensial, Indonesia harus siap dengan berbagai Konsekuensinya. Seperti sistem multi partai yang terfragmentasi dan cenderung sentrifugal sebenarnya kurang efektif untuk mendukung sistem presidensial, namun adakalanya sistem multipartai juga melahirkan checks and balances antara eksekutif dan legislatif. sistem multi partai biasanya merujuk pada pemerintahan minoritas. Dalam konteks multi partai, presiden yang secara konstitusi telah kuat kedudukannya, bisa menjadi “lame duck” yang hanya menyetujui kemauan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensil juga memiliki tantangan yang besar, dimana presiden harus bisa menjaga koalisi setelah pemilu. Presiden harus menjaga partai yang dahulu mendukung presiden, setelah mendapat kursi di DPR malah berbalik menentang kebijakannya.  Koalisi yang dibentuk dan sistem presidensial multi partai adalah semacam koalisi ad hoc yang kemudian bisa terpecah dan menolak kebijakan presiden. Walaupun presiden tidak dapat dijatuhkan selama dalam masa jabatannya namun terjadinya fragmentasi politik dalam sistem multipartai menyebabkan adanya kompromi-kompromi politik agar pemerintahan bisa bekerja dengan baik sehingga tanpa melakukan kompromi dengan partai-partai politik, sulit bagi pemerintah untuk melakukan programnya.

Dilema dan permasalahan dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak hanya menyangkut masalah hubungan antara eksekutif dan legislatif. Tetapi juga masalah lembaga internal eksekutif. Dimana menteri-menteri dalam kabinet pemerintah juga berasal dari partai-partai yang berbeda dengan segala kepentingannya. Posisi presiden amat kuat sebab ia tidak bisa dihentikan di tengah jalan oleh MPR karena alasan politik yang multi tafsir dengan kekuatan konstitusi semacam ini, seharusnya presiden tidak perlu terlalu menanggapi keinginan-keinginan partai politik di DPR dan kabinetnya.

Kasus ini sangat jelas menggambarkan dilema presidensialisme yang diterapkan di Indonesia. Proses-proses legislasi dan kebijakan seringkali sangat bermuatan politis. Melalui reshuffle, presiden seakan ingin memperbaiki hubungannya dengan DPR. Dalam reshufflekabinet yang dilakukan, dikhawatirkan bukan cheeks and balances dalam lembaga pemerintahan yang terjadi melainkan sebuah mekanisme politik perkoncoan. Dimana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.  presiden tetap aman dan partai-partai terakomodasi kepentingannya.

Sistem presidensial sudah ditegaskan dalam konstitusi, tetapi dalam prakteknya partai politik ingin dilibatkan dalam keputusan penting pemerintah. Penerapan kuasi presidensial dan kuasi parlementer merupakan bentuk kekacauan hasil amandemen konstitusi. Adanya pergeseran implementasi sistem presidensial karena kekacauan hasil amandemen. Pergeseran itu sebaiknya dikoreksi.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment