Implementasi Hukum Pidana Progresif Dalam Penanganan Kasus Korupsi

Kasus korupsi yang diwarnai dengan mafia peradilan kini menjadi fakta yang tidak bisa dielakkan banyak terjadi di berbagai bidang kelembagaan negara. Para aparat penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa, hakim, dan panitera terlibat dalam kasus jual beli misalnya; Gayus Tambunan dalam kasus manipulasi pajak yang telah melibatkan sejumlah perwira polri yang kini masih dalam proses hukum.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat bagaikan fenomena gunung es, kasus yang terkuak ke permukaan hanyalah sebagian kecil saja dari kasus-kasus yang ada sesungguhnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat jauh merosot. Menurut jajak pendapat Kompas, 89,8 % masyarakat percaya bahwa keputusan hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang. Inti dari kemunduran tersebut adalah kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Salah satu cita-cita Reformasi yaitu penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tebang pilih sepertinya masih jauh dari harapan masyarakat. Reformasi hukum di Indonesia belum berhasil, antara lain disebabkan masih maraknya korupsi, komersialisasi dan commodification. Jika melihat fakta yang terjadi, hukum di Indonesia ibarat sebuah pisau dapur, tajam di bawah dan tumpul di atas. Hukum akan tegas saat berhadapan dengan pencuri ayam dan kambing, tapi lemah saat berhadapan dengan koruptor. Keadilan dan kebenaran tidak dapat dirasakan oleh semua warga negara. Hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil tapi tidak bagi para penguasa dan orang-orang yang memiliki banyak uang, karena hukum masih bisa dimainkan dan dibeli.

Tidak terlaksananya supremasi hukum di negeri ini karena semua aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, panitera, dan hakim telah terjerat dalam masalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Pengadilan tidak lagi menjadi tempat untuk  menemukan keadilan dan kebenaran. Melihat banyaknya kasus jual beli hukum yang terungkap, pemerintah harus berani mengambil tindakan pemberantasan korupsi yang dimulai dengan membersihkan aparat penegak hukum dari mental koruptor dan pemerintah harus berani mengikis habis mafia peradilan ini.

Melihat semakin banyaknya kasus korupsi semestinya pemerintah membenahi lembaga-lembaga penegakan hukum, dengan mengimplementasikan hukum pidana progresif dan menerapkan asas pembuktian terbalik sebagai manifestasi hukum pidana progresif. Tanpa itu para koruptor dan calon-calon koruptor baru akan terus meraja lela dan menggerogoti kekayaan negara dan berujung menyengsarakan rakyat.

Ada dasar yang cukup untuk menggarap aspek teori dalam usaha untuk pemberantasan korupsi, salah satunya adalah gagasan tentang hukum progresif. Hukum Progresif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum yang tidak subsmisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif. Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain. Langkah afirmatif tersebut akan menimbulkan terobosan yang selama ini tidak diberi kesempatan untuk menentukan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu implementasi dari hukum pidana progresif adalah pembuktian terbalik. Sejarah tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sudah terjadi sejak tahun 1971 namun ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) tetap menghargai hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri dari seorang tersangka atau terdakwa. Jadi, amanah dari ICCPR ini adalah penekanan dari berlakunya non self-incrimination, bagian dari perlindungan HAM (right to remind silence). Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki prinsip menjunjung tinggi rule of law, salah satu karakternya ialah presumption of innocence. Dalam sistem acara pidana, dalam kaitannya dengan pembuktian, non self incrimination itu karakter dari berlakunya sistem pembuktian yang kita sebut dengan istilah pembuktian negatif.

Dalam sejarah negara-negara yang mengakui sistem hukum pidana pada negara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental pasal-pasal yang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebenarnya tidak dikenal. Jika kita lihat di KUHP atau KUHAP di negara-negara Kontinental atau dari doktrin-doktrin Anglo Saxon khususnya untuk korupsi, sampai sekarang belum pernah menemukan delik mengenai pembuktian terbalik, kecuali suap (bribery).

Dari perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, suap dikatakan sebagai kejahatan yang sulit pembuktiannya (invisible crime). Di negara-negara Anglo Saxon pun suap menjadi kendala, sehingga istilah gratifikasi yang diadopsi di Indonesia.

Usia KUHP Indonesia sudah ratusan tahun dan aturan dalam pasal mengenai suap itu mandul dan impoten, dalam arti tidak bisa diapa-apakan lagi. Berbagai cara dicoba, dikeluarkaan aturan baru mengenai suap aktif (Pasal 1 ayat (1) huruf d), dirubah lagi dalam Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai sekarang masih dipertahankan, tapi tetap jadi Pasal yang impoten.

Kemudian dicoba lagi dengan UU No.20 Tahun 2001 dengan memperluas alat bukti petunjuk di Pasal 26 a di mana pengertian surat diperluas menyangkut yang terkait dengan elektronik sebagai alat bukti petunjuk. Padahal istilah alat bukti petunjuk tidak dikenal, hanya di Indonesia saja alat bukti petunjuk dimasukkan. Sekarang di RUU KUHAP alat bukti petunjuk dihapuskan.

Ketidakberhasilan lembaga delik baru yaitu suap aktif yang diatur dalam pasal tersendiri sejak UU No.3 Tahun 1997, dilanjutkan dengan membuat mekanisme pelaporan di dalam UU No.20 Tahun 2001 dengan mencantumkan Pasal 12 A dalam rancangan yang disahkan menjadi Pasal 12 b mengenai gratifikasi. Oleh karena itu, jika pembuktian terbalik ingin diterapkan, maka delik inti yang bisa dipidana jangan dicantumkan dalam rumusan delik.

Kalau kita lihat Pasal 12 b, terhadap kata-kata yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban itu sama sekali tidak boleh dicantumkan, karena untuk menekankan apa yang dinamakan pembuktian terbalik dari terdakwa yang dikehendaki, Namun yang terpenting dalam penerapan pembuktian terbalik adalah adanya kata-kata pemberian gratifikasi yang memang menjadi kewajiban dari Penuntut umum untuk dibuktikan, tapi untuk rumusan yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban itulah yang harus dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, dan tidak boleh dirumuskan dalam rumusan delik itu.

Hal terakhir yang ingin dikemukakan adalah pembangunan suatu kultur baru penegakan hukum adalah mencari titik kearifan yang tepat, keadilan bagi masyarakat yang tidak mengorbankan keadilan individu.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment