Kebenaran Vs Keadilan

Sering kali kita mendengar adanya putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dituntut oleh jaksa 20 tahun penjara, putusan ini jelas mengundang berbagai pro dan kontra. Seringkali politisi dan masyarakat menyatakan prihatin terhadap putusan tersebut. Bagaimana bisa tuntutan 20 tahun dijatuhi vonis bebas? jelas bahwa putusan tersebut telah mematikan rasa keadilan masyarakat.

Reaksi masyarakat terhadap putusan seperti itu, kerap sekali terjadi, terutama terhadap perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Putusan hakim dianggap tidak adil dan sarat dengan nuansa koruptif dan kolutif.

Pada dasarnya, anggapan seperti itu sah-sah saja, jika dicermati lebih dalam ada tiga alasan yang melatarbelakangi timbulnya anggapan tersebut. Pertama, rasa kepercayaan masyarakat telah hilang terhadap lembaga peradilan, hal ini disebabkan terungkapnya berbagai kasus penyuapan yang dilakukan oleh aparat peradilan, terutama hakim. Kedua, opini masyarakat yang telah berkembang saat ini adalah setiap orang yang telah didakwa melakukan korupsi, sudah hampir dipastikan benar-benar telah melakukan korupsi. Ketiga, saat ini upaya pemberantasan korupsi sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga jika orang yang didakwa melakukan tindakan korupsi tidak dijatuhi hukuman, hakim dianggap tidak memiliki niat untuk memberantas korupsi, bahkan dianggap sebagai telah turut serta menyuburkan korupsi. Hal demikian menjadikan dilema bagi hakim yang akan memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi, yakni antara pertimbangan untuk mendahulukan kebenaran yuridis (hukum) atau kebenaran filosofis (keadilan).

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang memerhatikan tiga nilai atau unsur, yaitu nilai yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan nilai filosofis (keadilan).

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan seperti apa yang diinginkan oleh bunyi hukum atau undang-undang. Fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Sedangkan nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga, hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dalam penegakkan hukum hendaknya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya rasa keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Dalam memutuskan suatu perkara, ketiga unsur di atas secara teoritis, harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang, meskipun dalam praktiknya seringklali tidak semudah yang dibayangkan untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut.

Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung di dalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum atau dengan kata lain terlalu ketat mentaati hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Apa pun yang terjadi memang hukum dan undang-undang telah menyatakan adalah demikian, sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (lex dura sed tamen scripta).

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak masa pemeriksaan sampai masa pemutusan. Dan, hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan.

Kita harus mengakui bersama bahwa persoalan hukum bukanlah persoalan yang mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat umum. Dalam masalah hukum terdapat kaidah-kaidah yang menuntut pemahaman lebih dalam sehingga antara keinginan masyarakat umum selalu tidak sejalan dengan hukum. Kesenjangan antara hukum dan keadilan masyarakat masih sering terjadi dan terasa di dalam kehidupan kita. Memadukan nilai yuridis, sosiologi dan filosofis dalam suatu hukum (putusan), sebagai prasyarat berfungsinya hukum secara efektif, tidak mudah untuk dilakukan, sehingga penegakan hukum masih dirasa kurang efektif.

Namun sebenarnya kesenjangan antara kebenaran yuridis dan rasa keadilan masyarakat, dapat diperkecil apabila hukum dilakukan oleh institusi yang kredibel. Adanya anggapan bahwa lembaga peradilan (hakim) telah mematikan rasa keadilan masyarakat, tidak lain karena telah terlanjur muncul kesan kuat dalam masyarakat, yang tidak percaya terhadap sistem peradilan yang ada. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, disebabkan adanya tindakan oknum aparat peradilan yang kontra produktif terhadap tugas-tugas yang harus diselesaikannya.

Untuk itu di satu pihak, aparat peradilan, harus berupaya memperbaiki citranya dengan menegakkan hukum secara benar, dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran hukum dan keadilan masyarakat serta menimbulkan semangat memberantas segala tindakan kejahatan, dan di lain pihak, masyarakat, agar lebih memahami lagi nilai-nilai kebenaran hukum yang menjadi pegangan aparat peradilan dalam menangani perkara. Pada akhirnya, dengan semakin kecilnya kesenjangan antara kebenaran hukum dengan keadilan masyarakat, akan menciptakan sinergi dalam upaya penegakan hukum, menuju tata kehidupan yang tertib.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment